KONVENSI MONTEVIDEO 1933 PDF

Ditulis Admin I 29 Jun Tulis Komentar Negara merupakan organisasi yang punya kewenangan luas untuk mengatur hal yang berhubungan dengan masyakarat dan punya kewajiban untuk mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi kehidupan rakyat. Untuk dapat mensejahterakan, mencerdaskan, dan melindungi kehidupan rakyatnya, Sebuah negara tidak muncul secara langsung atau tidak langsung terbentuk. Karena ada beberapa syarat yang harus terpenuhi suatu negara agar layak disebut sebagai "Negara" yang sebenarnya. Syarat-syarat tersebut biasa kita sebut dengan Unsur-unsur terbentuknya Negara. Sejak SMP sebagian dari sobat pasti sudah mengenal tentang Unsur - Unsur Negara, namun pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ulang dan membahasnya secara mendetail mengenai unsur unsur terbentuknya suatu negara.

Author:Nikobar Vojar
Country:Greece
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):6 January 2015
Pages:264
PDF File Size:10.5 Mb
ePub File Size:20.31 Mb
ISBN:522-5-80868-230-4
Downloads:39318
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Yokus



Menurut Konvensi Montevideo tahun yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di kota Montevideo, suatu negara harus mempunyai unsur-unsur berikut ini. Penduduk Penduduk suatu negara adalah semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara. Penduduk lazim disebut rakyat. Rakyat diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh satu rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu.

Rakyat merupakan unsur terpenting dalam suatu negara. Penduduk warga negara merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Warga negara memiliki peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah dari berbagai ancaman terutama yang datang dari dalam negeri.

Karena tidak ada suatu negera pun yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada keinginan dan tindakan dari rakyat itu sendiri. Rakyat sebagai unsur negara harus mempunyai cita-cita untuk bersatu. Wilayah Wilayah merupakan salah satu unsur penting dalam negara. Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Wilayah merupakan tempat rakyat menetap dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam wilayah itulah dibangun organisasi dan lembaga untuk memudahkan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan meneruskan kehidupan negara serta menyejahterakan rakyat.

Wilayah merupakan tempat melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, makhluk Tuhan, dan sebagai warga dari suatu negara. Pemerintah yang berdaulat Pemerintah memegang peranan penting dalam kehidupan negara. Pemerintah sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana dalam arti mengkoordinasikan kegiatan pertahanan negara. Pemerintah yang berwenang memutuskan dan melaksanakan aspirasi-aspirasi rakyat yang biasanya dituangkan dalam aturan-aturan yang mengikat baik bagi rakyat maupun bagi pemerintah itu sendiri.

Rakyat yang potensial dan wilayah yang luas tidak mungkin akan dimanfaatkan secara terus-menerus dan terkendali dengan baik jika tidak ada pemerintah yang berdaulat. Pengakuan dari negara lain Pengakuan dari negara lain merupakan syarat deklaratif, bersifat menerangkan tentang adanya suatu negara.

Pengakuan dari negara lain diwujudkan dalam bentuk kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bidang pertahanan negara. Kerja sama dengan negara lain baik kerja sama bilateral, regional, maupun internasional. Pengakuan dari negara lain terdiri atas dua macam, yaitu: Pengakuan de facto : berarti keberadaan suatu negara atau pemerintah telah diakui dan memenuhi syarat berdasarkan kenyataan.

Pengakuan de jure : berarti suatu negara atau pemerintah diakui secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum internasional untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat internasional.

Dengan kata lain, pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan hukum. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi unsur konstitutif menurut hukum internasional. Artinya suatu negara akan mengadakan hubungan dengan negara lain, dan dianggap sebagai subjek hukum internasional harus memenuhi persyaratan atau unsur-unsur tersebut. Keempat unsur negara tersebut memiliki keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting, berkaitan dengan konsep bela negara dan pertahanan negara.

Demikianlah artikel kali ini tentang 4 Unsur-unsur terbentuknya negara berdasarkan Konvensi Montevideo Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terimakasih.

JULES VERNE VENTIMILA LEGHE SOTTO I MARI PDF

Konvensi Montevideo

Oleh karena itu, nation- and state-building selain pada dasarnya merupakan suatu rekayasa struktur politik, juga akan memerlukan adaptasi kultural terencana, baik di kalangan elite pendiri negara maupun di kalangan massa yang hidup di "akar rumput". Fifth Impression. Program Pascasarja-na Universitas Gadjah Mada. Edisi Ke-empat. Sekretariat Negara. Konteks Kene- araan Hak Asasi Manusia.

JURGEN GOLTE PDF

4 Unsur-Unsur Terbentuknya Negara Berdasarkan Konvensi Montevideo 1933

Saafroedin Bahar2 Abstract In the absence of rigorous philosophical tradition in Indonesia, to build a nation and a nationstate out of hundreds of ethnic groups, Indonesian leaders have to forge their own makeshift political philosophy, derived from many schools of thoughts. Hence, for nearly a century, Indonesian political discourse were uniquely marked by a hodgepodge of philosophical thoughts probably inspired by the traditional syncretic way of thinking -- in which coherency and consistency were not amongst the noblest attribute. Pancasila, the five principles of the Indonesian political philosophy, can be regarded as the brainchild of this political syncretism. Even though widely appraised and accepted, as yet there is no consistent and coherent method of inculcating and implementing the abstract principles into the urgently needed nation- and state-building process. In this paper the author offers a new approach, inspired by the simple statement found in article 1 of the Montevideo Convention, which says that there are three [or four, if capacity of the state is included] constituent components of the state as a person of international law i.

Related Articles